Bahaya dan Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Masyarakat
JATILAWANG — Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatilawang terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan prima dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pada hari Selasa, 10 November 2026, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Jatilawang, Ahmad Muttaqin, menerima kunjungan konsultasi dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) asal Desa Tinggarjaya, Misno.
Bertempat di ruang kerja penyuluh, sesi konsultasi ini berlangsung interaktif dan mendalam. Fokus utama pembahasan adalah mengenai dasar hukum peraturan pemerintah terkait larangan atau pembatasan pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi (nikah siri), serta berbagai dampak berbahaya yang ditimbulkannya bagi ketahanan keluarga dan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Ahmad Muttaqin, \menjelaskan bahwa secara prinsip fikih Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sah memang dinilai sah. Namun, dalam sistem hukum positif di Indonesia, negara mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat secara resmi demi kemaslahatan dan perlindungan hukum.
"Negara melalui regulasi perkawinan tidak bertujuan mempersulit urusan ibadah masyarakat, melainkan hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi pihak paling dirugikan," ungkap H. Ahmad Muttaqin
Dasar Hukum dan Urgensi Pencatatan Perkawinan
Lebih lanjut, Ahmad Muttaqin memaparkan sejumlah landasan hukum yang mewajibkan pencatatan nikah di Indonesia:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat 2): Menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan ini menjadi bukti otentik sahnya sebuah ikatan perkawinan di mata hukum negara.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan Pasal 6: Menegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P3N/KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahaya dan Dampak Negatif Nikah Siri bagi Masyarakat
Konsultasi ini juga mengupas secara tajam mengenai berbagai risiko sosial dan hukum dari praktik nikah siri di tengah masyarakat, di antaranya:
- Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Istri: Istri siri tidak memiliki kekuatan hukum perdata. Jika terjadi perceraian atau ditinggal pergi oleh suami, istri tidak memiliki hak legal untuk menuntut nafkah iddah, mut'ah, maupun hak atas harta bersama (gono-gini).
- Status Hukum Anak yang Rentan: Berdasarkan UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dari nikah siri secara hukum negara hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini menyulitkan penerbitan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah, serta berdampak pada hak waris mereka.
- Memicu Eksploitasi dan Ketidakadilan Sosial: Praktik ini sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap ketidakadilan gender tanpa adanya payung hukum yang melindungi hak-hak dasarnya.
Sementara itu, Bapak Misno selaku P3N asal Tinggarjaya menyambut baik penjelasan komprehensif tersebut. Menurutnya, pemahaman mendalam ini sangat krusial bagi para petugas di lini terdepan seperti P3N, agar bisa memberikan pencerahan yang tepat kepada warga di desa yang kerap bertanya mengenai keabsahan dan prosedur nikah yang sesuai aturan agama serta negara.
Melalui layanan konsultasi ini, KUA Jatilawang berharap kesadaran hukum masyarakat kian meningkat, sehingga tradisi pencatatan pernikahan dapat berjalan tertib demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta terlindunginya hak-hak keperdataan setiap warga negara.(tum)