Melalui FGD, Gali Masukan Dan Informasi Terkait Pelajaran Pancasila
Oleh HUMAS
Purwokerto (Humas) – Bertempat di ruang rapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Musta'in Ahmad, menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan guru Pancasila/Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) serta Wakil Kurikulum dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Banyumas. Jumat (23/08)
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Banyumas Ibnu Asaddudin, Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam, Kasi Pendma, Kasi PHU. Penyelenggara Zawa, Penyelenggara kristen, dan Kepala Madrasah Negeri. Forum ini bertujuan untuk membahas penguatan kurikulum dan strategi pengajaran Pancasila serta PKN di madrasah, seiring dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Musta'in Ahmad dalam sambutannya menyampaikan bahwa madrasah aman dan sehat itu bukan benar benar baru, karena disitu terkait dengan anti buliying, ramah anak, ramah disabilitas dan ini bukan hal yang baru.
“ Kita semua warga Jawa Tengah, ditengah prestasi madrasah kita masih punya persoalan, yang kadang persoalan itu munculnya tidak terduga. Khususnya kasus kasus kekerasan, buliying dan kasus pelecehan. Yang harusnya prestasi madrasah itu bagus tapi di rusak oleh oknum yang jumlahnya tidak seberapa.”
“ Hal ini cukup mengganggu, dan ini kalau tidak jawab dengan bagus, tren madrasah, tren pesantren akan turun. Salah satu cara menjaga madrasah itu aman dan sehat sudah ada peraturan dan merah marun itu juga sudah di SK kan Kanwil untuk operasionalnya seperti aman, dan akan kami keluarkan dalam bentuk buku sehingga lebih gampang untuk dipelajari dan dipahami.” Terangnya.
Para peserta FGD aktif berdiskusi dengan Kakanwil mengenai berbagai isu terkait pengajaran, termasuk metodologi, materi ajar, dan evaluasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran di madrasah, serta memperkuat sinergi antara pihak-pihak terkait dalam dunia pendidikan.
“Ketika kita membuat modul tidak ada yang tau pasti bentuknya seperti apa yang dimaksud dengan P5 dengan tujuh tema, ada kewirausahaan, ada suara demokrasi , penerapan teknologi, di setiap sekolah bapak ibu guru mempunyai pemikiran yang berbeda beda.” Terang Mami Supadmi, selaku Waka Kurikulum MTs N 1 Banyumas.
Lebih lanjut Mami menyampaikan nahwa karena pemikiran yang berbeda beda dan tidak adanya modul, maka guru menterjemahkan sendiri-sendiri. Misalnya kewirausahaan maka murid diajari membuat getuk, penerapan demokrasi salah contohnya dengan proses pemilihan ketua OSIM dengan model KPU.
Kakanwil berharap diskusi ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk menghadapi tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan serta memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa. (Tum)