Sarif Serahkan Laporan Notula dan SPPD Kegiatan Pembentukan Pokja Humas Kemenag Banyumas kepada Ketua JFU KUA Wangon
Wangon – Sarif menyampaikan laporan berupa notula dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terkait kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kepada Ketua JFU KUA Kecamatan Wangon, Murti. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026) di Aula Al Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Rabu (21/10)
Penyerahan laporan ini menjadi bagian dari tertib administrasi kedinasan sekaligus dokumentasi kegiatan yang telah diikuti. Notula berfungsi sebagai catatan mengenai jalannya kegiatan dan pokok-pokok pembahasan, sedangkan SPPD menjadi dokumen administrasi perjalanan dinas. Kelengkapan dokumen tersebut penting untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas serta memastikan administrasi kegiatan tersusun dengan baik.
Sarif menyampaikan bahwa pelaporan setelah mengikuti kegiatan kedinasan merupakan bentuk tanggung jawab pegawai dalam menjalankan amanah pekerjaan. “Setiap kegiatan kedinasan perlu ditindaklanjuti dengan laporan dan dokumen pendukung yang lengkap. Dengan tertib administrasi, hasil kegiatan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan informasi bagi pimpinan maupun unit kerja,” ungkap Sarif.
Ketua JFU KUA Wangon, Murti, menyambut baik penyampaian laporan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban administrasi di lingkungan KUA. Menurutnya, kelengkapan dokumen kegiatan perlu diperhatikan agar proses pencatatan, pengarsipan, dan pertanggungjawaban kedinasan berjalan secara tertib. Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai dalam menindaklanjuti setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga administrasi kantor dapat dikelola secara profesional dan akuntabel.
Melalui penyampaian notula dan SPPD kegiatan Pembentukan Pokja Humas Kemenag Banyumas, KUA Wangon terus berupaya memperkuat budaya kerja yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dokumentasi kegiatan kedinasan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga mendukung kelancaran koordinasi dan penyampaian informasi di lingkungan Kementerian Agama. Dengan administrasi yang tertata, pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal. (Srf)