Sabet 8 Penghargaan di KPPN Purwokerto Award, Kemenag Banyumas Buktikan Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel

Oleh HUMAS
SHARE

 

Purwokerto – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas mengukuhkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan raihan 8 Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto atas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026. Kamis (06/08)

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Purwokerto, Tri Ananto Putro, dalam ajang KPPN Purwokerto Award yang berlangsung khidmat. Penghargaan diterima oleh Plt. Kasubag TU bersama Bendahara Pengeluaran Kemenag Kabupaten Banyumas.

Rincian delapan penghargaan yang berhasil diboyong Kemenag Kabupaten Banyumas meliputi:

  1. Terbaik 2 Laporan Keuangan Kategori Satker Kecil (Satker 417423)

  2. Terbaik 3 Laporan Keuangan Kategori Satker Besar (Satker 417420)

  3. Nilai IKPA Sempurna (100) untuk Satker 417424

  4. Nilai IKPA Sangat Baik untuk 5 Satuan Kerja sekaligus, yaitu Satker 417420, 417421, 417422, 417423, dan 417426.

Atas pencapaian luar biasa ini, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas, Ibnu Asaduddin, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap seluruh pengelola keuangan dan jajaran instansi. "Raihan delapan penghargaan ini bukan sekadar piala atau lembaran piagam, melainkan bukti nyata integritas dan kerja keras seluruh jajaran Kemenag Banyumas dalam mengelola uang rakyat. Sesuai dengan komitmen kita bersama—we know the way, we go the way, and we show the way—prestasi ini menunjukkan bahwa tata kelola anggaran kita dilakukan secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel," tegas Ibnu Asaduddin.

Beliau juga berpesan agar pencapaian di Semester I Tahun 2026 ini tidak membuat pengelola keuangan cepat berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus mempertahankan predikat terbaik hingga akhir tahun anggaran.

Melalui raihan ini, Kemenag Kabupaten Banyumas membuktikan transparansi serta keseriusannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) dan melayani masyarakat secara maksimal.